Langsung ke konten
CalcularYa
CalcularYa
Ingresar

Data dari sumber resmi · Dibuat di Argentina

Pembaruan

Perubahan data resmi untuk Indonesia, pada hari perubahannya

Setiap angka baru yang masuk ke kalkulator dicatat di sini: apa yang berubah, kapan berlaku, dan dari mana asalnya.

Perubahan terakhir
Pemeriksaan sumber
Setiap hari
Sumber yang kami pantau
Kementerian Keuangan (JDIH), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH) dan 13 lainnya

Cara data tetap terbaru

  1. Instansi menerbitkan

    Peraturan, indeks, atau kurs terbit di sumber resmi.

  2. Diperiksa sebelum dipakai

    Indeks dan kurs masuk otomatis, dengan pemeriksaan rentang nilai. Aturan dimuat dengan dokumen resminya di tangan.

  3. Kalkulator diperbarui

    Kalkulator beralih ke angka baru, dan perubahannya dicatat di sini beserta sumbernya.

Catatan perubahan

Ikuti lewat RSS

  1. Otomatis

    Kurs referensi JISDOR (USD/IDR)Rp 18.241

    Sebelumnya: Rp 18.154 (11 November 2026)Bank Indonesia

    Dipakai olehKurs Dolar Hari Ini (JISDOR)

  2. Aturan

    PPh final UMKM 0,5% tidak lagi dibatasi waktu untuk orang pribadi

    PP 20/2026 mengubah PP 55/2022. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun tetap bisa memakai PPh final 0,5% tanpa batas jangka waktu, sedangkan jasa pekerjaan bebas tidak lagi masuk skema ini. Kalkulator PPh final UMKM sudah memakai aturan baru.

    Berlaku mulai 22 April 2026Kementerian Keuangan (JDIH)

    Dipakai olehKalkulator PPh Final UMKM

  3. Aturan

    UMP 2026 berlaku sejak 1 Januari

    Gubernur menetapkan upah minimum provinsi 2026 dengan formula PP 49/2025. Kalkulator UMP memuat provinsi yang keputusan gubernurnya sudah kami baca di situs resmi, misalnya DKI Jakarta Rp5.729.876.

    Berlaku mulai 1 Januari 2026Pemprov DKI Jakarta (JDIH)

    Dipakai olehUMP 2026: Upah Minimum Provinsi

  4. Pemeriksaan

    Kami memeriksa 55 angka dengan sumber resmi

    Nilai yang berlaku sudah dikonfirmasi dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH), Kementerian Keuangan (JDIH), dan Pemprov DKI Jakarta (JDIH).

    Lihat 55 angka
    • Bantuan iuran pemerintah untuk peserta mandiri kelas IIIRp 7.000Berlaku mulai 1 Januari 2021 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Batas peredaran bruto setahun untuk PPh final UMKMRp 4.800.000.000Berlaku mulai 20 Desember 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Batas upah tertinggi iuran BPJS Kesehatan (PPU)Rp 12.000.000Berlaku mulai 6 Mei 2020 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Biaya jabatan5%Berlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Biaya jabatan paling banyak sebulanRp 500.000Berlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Biaya jabatan paling banyak setahunRp 6.000.000Berlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Cuti tahunan paling sedikit12 hariBerlaku mulai 31 Maret 2023 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Dasar pemotongan PPh 21 bukan pegawai50%Berlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • DPP nilai lain PPN (pembilang)11Berlaku mulai 1 Januari 2025 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • DPP nilai lain PPN (penyebut)12Berlaku mulai 1 Januari 2025 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Iuran BPJS Kesehatan ditanggung pekerja (PPU)1%Berlaku mulai 6 Mei 2020 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemberi kerja (PPU)4%Berlaku mulai 6 Mei 2020 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri per orang per bulan3 nilaiBerlaku mulai 1 Januari 2021 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja menurut tingkat risiko5 nilaiBerlaku mulai 1 Juli 2015 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Iuran Jaminan Kematian0,3%Berlaku mulai 1 Juli 2015 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Iuran Jaminan Pensiun ditanggung pekerja1%Berlaku mulai 1 Juli 2015 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Iuran Jaminan Pensiun ditanggung pemberi kerja2%Berlaku mulai 1 Juli 2015 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Iuran JHT ditanggung pekerja2%Berlaku mulai 1 Juli 2015 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Iuran JHT ditanggung pemberi kerja3,7%Berlaku mulai 1 Juli 2015 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Jumlah deposito dan tabungan yang bunganya tidak dipotong PPhRp 7.500.000Berlaku mulai 1 Januari 2001 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Jumlah tanggungan paling banyak3Berlaku mulai 1 Januari 2016 · Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
    • Lembur paling lama sehari4 jamBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Lembur paling lama seminggu18 jamBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Masa kerja paling singkat untuk berhak THR1 bulanBerlaku mulai 8 Maret 2016 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Masa kerja terus-menerus untuk hak cuti tahunan12 bulanBerlaku mulai 31 Maret 2023 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Masa kerja untuk THR penuh (1 bulan upah)12 bulanBerlaku mulai 8 Maret 2016 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • NJOP tidak kena pajak paling sedikitRp 10.000.000Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • NPOPTKP paling sedikit (perolehan hak pertama)Rp 80.000.000Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • NPOPTKP paling sedikit untuk waris atau hibah wasiat keluarga intiRp 300.000.000Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Pembagi upah sejam (1/173 upah sebulan)173Berlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Pengali uang penghargaan masa kerja menurut alasan PHK18 nilaiBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Pengali uang pesangon menurut alasan PHK18 nilaiBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Pengali upah sejam untuk lembur5 nilaiBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Peredaran bruto setahun yang tidak dikenai PPh (orang pribadi)Rp 500.000.000Berlaku mulai 20 Desember 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2, paling rendah20%Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2, paling tinggi100%Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • PTKP untuk diri wajib pajakRp 54.000.000Berlaku mulai 1 Januari 2016 · Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
    • Tambahan PTKP untuk setiap tanggunganRp 4.500.000Berlaku mulai 1 Januari 2016 · Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
    • Tambahan PTKP untuk wajib pajak kawinRp 4.500.000Berlaku mulai 1 Januari 2016 · Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
    • Tarif BPHTB paling tinggi5%Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif efektif rata-rata (TER) bulanan kategori Atabel dengan 44 lapisanBerlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif efektif rata-rata (TER) bulanan kategori Btabel dengan 40 lapisanBerlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif efektif rata-rata (TER) bulanan kategori Ctabel dengan 41 lapisanBerlaku mulai 1 Januari 2024 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PBB-P2 paling tinggi0,5%Berlaku mulai 5 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPh 21 final atas JHT, THT atau manfaat pensiun sekaligustabel dengan 2 lapisanBerlaku mulai 16 November 2009 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPh 21 final atas uang pesangontabel dengan 4 lapisanBerlaku mulai 16 November 2009 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPh final bunga deposito dan tabungan20%Berlaku mulai 1 Januari 2001 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPh final sewa tanah dan/atau bangunan10%Berlaku mulai 6 September 2017 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPh final UMKM0,5%Berlaku mulai 20 Desember 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, wajib pajak orang pribaditabel dengan 5 lapisanBerlaku mulai 1 Januari 2022 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Tarif PPN12%Berlaku mulai 1 Januari 2025 · Kementerian Keuangan (JDIH)
    • Uang penghargaan masa kerja menurut masa kerja (tahun penuh)8 nilaiBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Uang pesangon menurut masa kerja (tahun penuh)9 nilaiBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)
    • Upah minimum provinsi (UMP) 2026dari Rp 2.327.386,07 sampai Rp 5.729.876 tergantung wilayah (12 wilayah)Berlaku mulai 1 Januari 2026 · Pemprov DKI Jakarta (JDIH)
    • Upah sehari dikali untuk upah sebulan2 nilaiBerlaku mulai 2 Februari 2021 · Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)