UMP 2026: Upah Minimum Provinsi
Pilih provinsi untuk melihat upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
Kami hanya memuat provinsi yang keputusan gubernurnya sudah kami baca di situs resmi pemerintah provinsi. Provinsi lain akan ditambahkan setelah diperiksa.
Cara menghitungnya
- UMP diambil dari keputusan gubernur masing-masing provinsi. Contohnya DKI Jakarta Rp 5.729.876 dan Jawa Tengah Rp 2.327.386,07.
- Setara upah sehari adalah UMP dibagi 25 hari untuk 6 hari kerja seminggu atau 21 hari untuk 5 hari kerja seminggu.
- Setara upah sejam adalah UMP dibagi 173, cara yang sama dengan perhitungan upah lembur.
Contoh
UMP DKI Jakarta 2026 Rp5.729.876. Dengan 5 hari kerja seminggu, setara upah sehari Rp272.851 dan upah sejam Rp33.121.
Pertanyaan umum
Berapa UMP Jakarta 2026?
UMP DKI Jakarta 2026 adalah Rp 5.729.876 per bulan, sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025.
Berapa UMP Jawa Timur dan Jawa Tengah 2026?
UMP Jawa Timur 2026 Rp 2.446.880,68 dan UMP Jawa Tengah 2026 Rp 2.327.386,07 per bulan.
Kenapa provinsi saya belum ada?
Kami hanya menampilkan angka yang sudah kami baca langsung di keputusan gubernur atau situs resmi provinsi. Provinsi lain akan muncul setelah dokumennya diperiksa.
Apa beda UMP dan UMK?
UMP ditetapkan gubernur untuk seluruh provinsi. UMK ditetapkan untuk kabupaten atau kota tertentu dan berlaku di wilayah itu.
Istilah penting
- UMP
- Upah minimum provinsi, upah bulanan terendah yang ditetapkan gubernur.
- UMK
- Upah minimum kabupaten atau kota.
Data resmi terbaru
Data diperiksa dengan sumber resmi pada .
Kami memeriksa sumber resmi secara otomatis setiap hari.
- Pemprov DKI Jakarta (JDIH)Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025
- Pemprov Jawa Timur (JDIH)Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025
- Pemprov Jawa Tengah (JDIH)Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025
- Pemprov Sulawesi SelatanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2129/XII/Tahun 2025
- Pemprov NTT (JDIH)Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025
- Disnaker ESDM Provinsi BaliKeputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025
- Pemprov Kalimantan Timur (JDIH)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.481/2025
- Disnakertrans Provinsi Sumatera SelatanKeputusan Nomor 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025
- Disnakertrans Provinsi NTBKeputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025
- Pemprov Kepulauan RiauSK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1327 Tahun 2025 (siaran pers)
- Pemprov Papua TengahSK Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025 (siaran pers)
- Disnaker Provinsi Sumatera UtaraPenetapan UMP Sumatera Utara 2026 (pengumuman Disnaker)
- Kementerian Ketenagakerjaan (JDIH)PP Nomor 35 Tahun 2021